JAKARTA (Beritaintermezo.com)-Masih maraknya korupsi dan suap yang dilakukan oleh pejabat negara khususnya di daerah, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengusulkan agar kepala daearah dipilih kembali oleh DPRD. Dipilih oleh DPRD itu sebagai langkah untuk meminimalisir terjadinya politik uang dalam setiap pilkada.
“Terbukti, pilkada langsung sarat dengan politik transaksional dengan mengandalkan kekuatan uang, modal yang masif dan sudah sangat membahayakan. Sehingga setelah menjabat banyak kepala daerah dari mulai gubernur, bupati dan walikota kena OTT KPK,†tegas politisi Golkar itu, Jumat (9/3/2018).
Tentu kata Bamsoet, hal itu sangat menyedihkan. Karena itu apakah tidak sebaiknya pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Sedangkan pemilihan anggota DPRD, DPR, dan presiden-wakil presiden tetap dipilih secara langsung oleh rakyat.
Menurut Bamsoet, pemilihan kepala daerah melalui DPRD sama sekali tidak mengkhianati nilai-nilai demokrasi. “Karena DPRD yang memilih kepala daerah merupakan representasi dari masyarakat di daerah,†ujarnya.
Bamsoet yakin, DPRD akan memilih kepala daerah yang berkompeten. Sebab, jika asal memilih, DPRD akan berhadapan dengan masyarakat.
Dengan demikian wacana dipilih DPRD itu perlu dikaji kembali. “Kami sudah sampaikan ke Komisi II DPR. Nanti Komisi II DPR mengomunikasikan ke parpol melalui fraksinya,†pungkasnya.
Menanggapi banyaknya kepala daerah yang kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK karena melakukan korupsi dan suap, sehingga ada usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD untuk meminimalisir politik uang, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mendukung usulan dipilih DPRD tersebut.
“Soal dipilih oleh DPRD itu, bukan hanya DPR yang memiliki pandangan, tapi MPR juga mendukung. Sebetulnya dari dulu kami sepakat, tapi karena gara-gara PerppuPak SBY, maka wacana itu batal,†kata Zulkifli.
Menurut Ketum PAN itu, pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan solusi politik agar tidak ada lagi calon kepala daerah yang kena OTT KPK. Selain itu bisa menghemat anggaran negara dimana, pilkada memerlukan biaya yang besar.
"Biaya pilkada sangat besar, belum lagi politik uang yang marak, semua tidak mendidik rakyat. Pasang saksi saja yang murah Rp 200 ribu. Paket murah, paket hemat, orang perlu makan, perlu datang, Rp 160 miliar dari mana duitnya? Dari mana bagi-bagi baju, bendera, bagi-bagi kaos, kartu nama, ada masyarakat minta disumbang ini dan itu?" ungkapnya.
Dengan begitu, maka calon kepala daerah agar dipilih akan berusaha mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. “Tapi, darimana uangnya? Makanya saya menyarankan agar semua sama-sama mencari jalan keluar untuk meminimalisir tindak pidana korupsi,†katanya. (Bir).
“Terbukti, pilkada langsung sarat dengan politik transaksional dengan mengandalkan kekuatan uang, modal yang masif dan sudah sangat membahayakan. Sehingga setelah menjabat banyak kepala daerah dari mulai gubernur, bupati dan walikota kena OTT KPK,†tegas politisi Golkar itu, Jumat (9/3/2018).
Tentu kata Bamsoet, hal itu sangat menyedihkan. Karena itu apakah tidak sebaiknya pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Sedangkan pemilihan anggota DPRD, DPR, dan presiden-wakil presiden tetap dipilih secara langsung oleh rakyat.
Menurut Bamsoet, pemilihan kepala daerah melalui DPRD sama sekali tidak mengkhianati nilai-nilai demokrasi. “Karena DPRD yang memilih kepala daerah merupakan representasi dari masyarakat di daerah,†ujarnya.
Bamsoet yakin, DPRD akan memilih kepala daerah yang berkompeten. Sebab, jika asal memilih, DPRD akan berhadapan dengan masyarakat.
Dengan demikian wacana dipilih DPRD itu perlu dikaji kembali. “Kami sudah sampaikan ke Komisi II DPR. Nanti Komisi II DPR mengomunikasikan ke parpol melalui fraksinya,†pungkasnya.
Menanggapi banyaknya kepala daerah yang kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK karena melakukan korupsi dan suap, sehingga ada usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD untuk meminimalisir politik uang, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mendukung usulan dipilih DPRD tersebut.
“Soal dipilih oleh DPRD itu, bukan hanya DPR yang memiliki pandangan, tapi MPR juga mendukung. Sebetulnya dari dulu kami sepakat, tapi karena gara-gara PerppuPak SBY, maka wacana itu batal,†kata Zulkifli.
Menurut Ketum PAN itu, pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan solusi politik agar tidak ada lagi calon kepala daerah yang kena OTT KPK. Selain itu bisa menghemat anggaran negara dimana, pilkada memerlukan biaya yang besar.
"Biaya pilkada sangat besar, belum lagi politik uang yang marak, semua tidak mendidik rakyat. Pasang saksi saja yang murah Rp 200 ribu. Paket murah, paket hemat, orang perlu makan, perlu datang, Rp 160 miliar dari mana duitnya? Dari mana bagi-bagi baju, bendera, bagi-bagi kaos, kartu nama, ada masyarakat minta disumbang ini dan itu?" ungkapnya.
Dengan begitu, maka calon kepala daerah agar dipilih akan berusaha mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. “Tapi, darimana uangnya? Makanya saya menyarankan agar semua sama-sama mencari jalan keluar untuk meminimalisir tindak pidana korupsi,†katanya. (Bir).
