JAKARTA, (BI)-Mengingat biaya pilkada sangat besar dan berpotensi menjerat pejabat daerah korupsi, terbukti banyak kepala daerah dan DPRD yang kena operasi tangkap tangan (OTT), maka pemerintah dan DPR akan membahas pilkada kembali dipilih oleh DPRD.
“Saya sebagai salah satu pengusul agar sistem pilkada dikembalikan dipilih oleh DPRD. Karena saat ini banyak kepala daerah yang terjaring OTT KPK,†demikian Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (10/4/2018).
Menurut Bamsoet, dari obrolannya dengan anggota KPK, para kepala daerah yang terkena OTT itu melakukan korupsi untuk mengganti biaya politik yang tinggi selama pilkada untuk kampanye.
"Maka, banyak yang kena kasus korupsi karena sistem politik pilkada langsung ini mendorong mereka melakukan korupsi, karena berbiaya tinggi," ujarnya.
Namun demikian kata Bamsoet, pihaknya masih akan mendengarkan masukan dari berbagai pihak soal rencana sistem pilkada oleh DPRD tersebut. “Kalau sistem itu dinilai lebih efektif dan dapat menekan biaya politik, maka wacana penerapan sistem pilkada yang dikembalikan ke DPRD itu bisa diterapkan,†tambahnya.
Sebaliknya, jika sistem pilkada langsung masih relevan dan dinilai positif, maka sebaiknya sistem pilkada langsung tetap dilanjutkan.
"Tapi, kalau kesimpulan pilkada langsung banyak manfaatnya, ya silakan diteruskan. Sebaliknya kalau kajiannya merusak moral rakyat, ya harus kita kaji kembali karena di daerah banyak menimbulkan persoalan. Di luar politik transaksional ada lagi masalah sosial," katanya. (Bir)
“Saya sebagai salah satu pengusul agar sistem pilkada dikembalikan dipilih oleh DPRD. Karena saat ini banyak kepala daerah yang terjaring OTT KPK,†demikian Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (10/4/2018).
Menurut Bamsoet, dari obrolannya dengan anggota KPK, para kepala daerah yang terkena OTT itu melakukan korupsi untuk mengganti biaya politik yang tinggi selama pilkada untuk kampanye.
"Maka, banyak yang kena kasus korupsi karena sistem politik pilkada langsung ini mendorong mereka melakukan korupsi, karena berbiaya tinggi," ujarnya.
Namun demikian kata Bamsoet, pihaknya masih akan mendengarkan masukan dari berbagai pihak soal rencana sistem pilkada oleh DPRD tersebut. “Kalau sistem itu dinilai lebih efektif dan dapat menekan biaya politik, maka wacana penerapan sistem pilkada yang dikembalikan ke DPRD itu bisa diterapkan,†tambahnya.
Sebaliknya, jika sistem pilkada langsung masih relevan dan dinilai positif, maka sebaiknya sistem pilkada langsung tetap dilanjutkan.
"Tapi, kalau kesimpulan pilkada langsung banyak manfaatnya, ya silakan diteruskan. Sebaliknya kalau kajiannya merusak moral rakyat, ya harus kita kaji kembali karena di daerah banyak menimbulkan persoalan. Di luar politik transaksional ada lagi masalah sosial," katanya. (Bir)
