Karimun (Beritaintermezo.com)-Anggota Komisi I DPRD Karimun HM Taufiq menyarankan kepada Bupati Karimun Aunur Rafiq agar mengembalikan posisi pejabat struktural di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berasal dari guru kepada 'habitatnya' untuk mengajar di sekolah. Apalagi, masih banyak sekolah di hinterland Karimun yang masih kekurangan guru. "Sesuai dengan saran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, maka pejabat struktural yang memiliki latar belakang guru agar dikembalikan ke sekolah untuk mengajar. Karena itu, maka kami juga menyarankan kepada Bupati Karimun untuk menjalankan saran dari Mendikbud tersebut," ungkap HM Taufiq seperti dilansir Haluankepri, Selasa (2/5).
Kata Taufiq, jika pihak eksekutif tidak mampu menjalankan saran dari Mendikbud dengan mengembalikan pejabat berlatar belakang guru ke sekolah, minimal jangan lagi menambah deretan panjang jumlah guru untuk ditarik ke struktural di Pemkab Karimun. Karena, sumber daya manusia (SDM) di Karimun sudah banyak yang bisa menduduki jabatan struktural.
"Kalau tidak mau mengembalikan mantan guru yang sudah terlanjur duduk di posisi struktural, apalagi yang sudah menjadi pejabat eselon, maka setidaknya hentikan untuk menarik guru yang notabene pejabat fungsional ke struktural. Mungkin dulu banyak banyak guru yang ditarik ke dinas, namun mulai sekarang harus dihentikan," tuturnya.
Meski tidak merinci berapa jumlah pejabat eselon yang berlatar belakang guru di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Karimun, namun politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menyebut kalau jumlahnya sangat banyak. Pejabat-pejabat mantan guru itu diangkat menduduki posisi struktural oleh kepala daerah periode sebelumnya.
Menurut dia, pola kerja pejabat yang memiliki latar belakang guru akan jauh berbeda dengan pejabat yang sejak awal sudah menjabat di struktural. Pasalnya, ilmu pendidikan tidak sama dengan ilmu birokrasi. Ilmu pendidikan biasanya masih lurus, sementara ilmu birokrasi sudah dipenuhi dengan trik dan intrik tertentu.
Kabupaten Karimun masih kekurangan tenaga pengajar terlebih di sekolah yang berada di daerah hinterland. Meski beberapa tahun belakangan ada penerimaan tenaga honor di bidang pendidikan, khususnya tenaga pendidik, namun jumlahnya masih terbatas jika dibandingkan dengan posisi di struktural.
"Melalui momen Hari Pendidikan Nasional ini, kami hanya bisa menyarankan kepada kepala daerah untuk menempatkan pejabat sesuai dengan latar belakangnya. Kalau memang pejabat itu sejatinya seorang guru, maka tetaplah dia mengajar atau mengurus sekolah, jangan ditarik lagi ke dinas," pungkasnya. (hk/tambunan)
Kata Taufiq, jika pihak eksekutif tidak mampu menjalankan saran dari Mendikbud dengan mengembalikan pejabat berlatar belakang guru ke sekolah, minimal jangan lagi menambah deretan panjang jumlah guru untuk ditarik ke struktural di Pemkab Karimun. Karena, sumber daya manusia (SDM) di Karimun sudah banyak yang bisa menduduki jabatan struktural.
"Kalau tidak mau mengembalikan mantan guru yang sudah terlanjur duduk di posisi struktural, apalagi yang sudah menjadi pejabat eselon, maka setidaknya hentikan untuk menarik guru yang notabene pejabat fungsional ke struktural. Mungkin dulu banyak banyak guru yang ditarik ke dinas, namun mulai sekarang harus dihentikan," tuturnya.
Meski tidak merinci berapa jumlah pejabat eselon yang berlatar belakang guru di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Karimun, namun politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menyebut kalau jumlahnya sangat banyak. Pejabat-pejabat mantan guru itu diangkat menduduki posisi struktural oleh kepala daerah periode sebelumnya.
Menurut dia, pola kerja pejabat yang memiliki latar belakang guru akan jauh berbeda dengan pejabat yang sejak awal sudah menjabat di struktural. Pasalnya, ilmu pendidikan tidak sama dengan ilmu birokrasi. Ilmu pendidikan biasanya masih lurus, sementara ilmu birokrasi sudah dipenuhi dengan trik dan intrik tertentu.
Kabupaten Karimun masih kekurangan tenaga pengajar terlebih di sekolah yang berada di daerah hinterland. Meski beberapa tahun belakangan ada penerimaan tenaga honor di bidang pendidikan, khususnya tenaga pendidik, namun jumlahnya masih terbatas jika dibandingkan dengan posisi di struktural.
"Melalui momen Hari Pendidikan Nasional ini, kami hanya bisa menyarankan kepada kepala daerah untuk menempatkan pejabat sesuai dengan latar belakangnya. Kalau memang pejabat itu sejatinya seorang guru, maka tetaplah dia mengajar atau mengurus sekolah, jangan ditarik lagi ke dinas," pungkasnya. (hk/tambunan)
