Karimun (Beritaintermezo.com)-Ratusan warga Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat mendatangi PT Saipem Indonesia Karimun Branch (SIKB) Kamis (13/7). Warga terdiri dari laki-laki dan perempuan bahkan anak-anak tersebut mengeruduk perusahaan asal Italia tersebut sejak subuh hingga sore hari.

Warga menuntut pihak perusahaan agar menepati janji untuk tetap memperkerjakan anak tempatan (warga Pangke) dengan syarat berkelakuan baik dan tidak membuat masalah.

"Kami dan PT Saipem pernah membuat MOU bersama mengenai anak-anak pangke yang bekerja disana tetapi dilanggar oleh Saipem sendiri. Saat ini, sudah ada sekitar 50 orang anak Desa Pangke yang diberhentikan. Kami mempertanyakan kembali perjanjian yang sudah disepakati bersama," ungkap Ketua Pemuda Pangke, Izwan.

Menurutnya,  PT Saipem telah melanggar kesepakatan yang dibuat dengan melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa sebab dan akibat dan memasukan pekerja dari luar wilayah Kabupaten Karimun. Bahkan kabarnya masih banyak pekerja asing yang masih bekerja disana.

"Kemaren, memang ada orang dari luar Kabupaten Karimun baru diputus kontraknya, kemudian dipanggil lagi untuk sambung tiga bulan, sedangkan banyak orang Pangke yang tak bekerja lagi, ini kan tidak adil namanya. Kami minta keadilan dan menagih kembali komitmen PT Saipem," ujarnya.

Dinas Tenaga Kerja Karimun berusaha memediasi tuntutan warga tersebut dengan berkoordinasi kepada manajemen PT SIKB. Dari hasil mediasi itu, manajemen PT SIKB mencoba memberikan solusi dengan mempekerjakan warga disana di beberapa subkon PT SIKB. Gaji dan tunjangan yang mereka terima hampir sama saat mereka bekerja di PT SIKB.

"Kami tadi sudah melakukan mediasi dengan manajemen PT Saipem. Mereka akhirnya mengambil jalan tengah dengan kembali mempekerjakan masyarakat Desa Pangke Barat di subkon-subkon yang ada di PT Saipem," ungkap Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun, Poniman.

Sayangnya, solusi yang ditawarkan manajemen PT SIKB ditolak mentang-mentah oleh warga Desa Pangke Barat. Menurut mereka, gaji dan asuransi, baik itu kesehatan maupun tunjangan lainnya untuk pekerja yang pernah diberikan oleh subkon PT SIKB tidak pernah terealisasi sama sekali.

"Kami tidak mau menerima tawaran Saipem kalau hanya dipekerjakan di subkon. Kalau mereka sebut kami akan menerima tunjangan kesehatan atau lainnya itu tidak benar. Kami tidak mau dibohongi, kami hanya menuntut kesepakatan yang sudah dibuat dahulu dijalankan," terangnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun, Hazmi Yuliansyah mengatakan, alasan PT Saipem mengurangi karyawan karena sedang mengalami ketiadaan proyek-proyek besar untuk memperkerjakan masyarakat setempat. Tetapi Hazmi sudah berkoordinasi kepada pihak PT Saipem untuk berusaha mendapatkan proyek-proyek besar lagi. (hk/tambunan)