Kendati Demikian, Pemkab Rohil juga harus memperhatikan untuk mengantisifasi terjadinya persoalan yang dibelakangan ini mendapat hambatan. Dimana masih terdapat dua kepenghuluan yang belum bisa dilantik karena menghadapi persoalan gugatan. Untuk itu pilpeng tahap kedua yang digelar pada tahun 2017 nanti diharapkan tidak dihadapkan dengan hambatan lagi agar proses demokrasi ditingkat lokal berjalan dengan baik.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD Rohil, Suyadi Sp, Selasa (13/9) di Bagansiapiapi. Ia mengharapkan apa yang menjadi kekurangan saat ini harus diperbaiki agar kedepannya tidak terjadi lagi. Makanya kita minta pemkab rohil mengevaluasi kelemahan-kelemahan yang terjadi saat ini, "Pintanya.

Menurut Politisi Pertai Demokrasi indonesia perjuangan (PDI-P) Rohil ini memang sistem demokrasi yang diterapkan sudah berjalan dengan baik, akan tetapi tidak ada salahnya dilakukan terobosan baru agar potensi dapat semakin diminimalisir. Salah satu contoh masalah pencoblosan, Karena saat ini masih ditemukan keberatan pencoblosan yang keluar dari kertas surat suara, "Sebut Suyadi.

Untuk sistem pencoblosan katanya harus dibuat ketentuan baku sehingga tidak ada peluang untuk melakukan penghitungan ulang karena ragu-ragu dengan keabsahan kertas suara. Begitu juga dengan disiplin verifikasi administrasi dan dokumen kelengkapan para calon harus benar-benar tegas.

Karena kenyataannya pada pilpeng serentak tahap pertama ada pihak yang melaporkan datuk penghulu terpilih dengan alasan dicurigai menggunakan dokumen seperti ijazah, KK dan dokumen lainnyapalsu. "Untuk administrasi saya rasa pihak panitia desa harus melibatkan komunikasi dengan terkait lainnya seperti pemdes, sehingga data yang masuk benar-benar sah, "Pungkasnya. (zal)