BAGANSIAPIAPI (Beritaintermezo.com) - Lagi, Komisi A DPRD Rokan Hilir (Rohil) kembali menggelar hearing bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil, Senin (3/4) sore kemaren. Rapat dengar pendapat tersebut membahas keluh kesah tenaga honorer. Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Rohil Abu Khoiri, didampingi Sekretaris Afrizal, Anggota HM Bachid Madjid, H Bakhtiar, Imam Suroso dan Jaerly Silalahi.

Sementara dari Pemkab Rohil dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Rohil Drs Ferry H Parya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) H Roy Azlan AP Msi, Kepala Dinas Kesehatan Rohil Dahniar S Kep M.Kes, dan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rohil Darwan SE.

“Rapat membahas keluh kesah gaji honorer yang belum dibayarkan dari 2016 hingga status honorer tahun ini,” kata Abu Khoiri usai menggelar rapat. Dalam rapat itu juga dibahas persoalan jumlah honorer yang sampai saat ini masih belum jelas. “Data awal diberikan jumlahnya 12 ribu lebih, ternyata itu belum termasuk guru honorer swasta yang ditotalkan jumlahnya secara keseluruhan sekitar 19 ribu lebih,” ucapnya.

Politisi PKB Rohil itu tidak setuju bila ada wacana pemberhentian tenaga honorer tanpa ada kajian komprehensif. Namun dia menyarankan agar dilakukan penertiban terlebih dahulu. “Misal honorer yang sudah tidak aktif bekerja, tidak ada lagi ditempat, menerima gaji dobel dari sumber yang sama, kemudian yang sudah berumur dipensiunkan. Dengan penertiban itu tenaga honorer kita yang ada sekarang bisa berkurang,” kata Abu Khoiri.

Ia menambahkan, upaya penertiban yang dilakukan tersebut agar nantinya akan terlihat kemampuan keuangan yang ada. “Makanya sekali lagi kita himbau supaya tolong dilengkapi betul-betul data jumlah honorer itu. Mudah-mudahan minggu depan data itu sudah diberikan dan kita akan langsung cek dilapangan nanti untuk memastikan apakah dia (tenaga honorer, red) itu bekerja ditempat sesuai yang ada didata tersebut,” tegasnya.

Menyikapi masalah gaji honorer yang belum dibayarkan, pihaknya kembali mendesak kepada Pemkab agar secepatnya direalisasikan. “Paling tidak yang bulan November dan Desember 2016 segera dibayarkan, jumlahnya sekitar Rp26 miliar. Info dari BPKAD setempat dana itu sudah disisihkan, tinggal menunggu pengajuan dari masing-masing dinas. Kita harapkan segera direalisasikan,” harap Abu Khoiri. (zal)