JAKARTA (BIC)-SKK Migas Perwakilan Sumbagut bersama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menegaskan komitmen memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Riau dalam pengelolaan hulu migas yang transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi daerah.
Komitmen itu mengemuka dalam pertemuan antara Gubernur Riau Abdul Wahid, SKK Migas, dan PHR di Jakarta, Jumat (17/10/2025). Pertemuan membahas sejumlah isu strategis, seperti Participating Interest (PI) 10 persen, pengelolaan Lapangan Rokan, keterlibatan pelaku usaha lokal, serta program Local Business Development (LBD).
Gubri Abdul Wahid menegaskan pentingnya tata kelola migas yang lebih adil dan berkelanjutan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat Riau.
Direktur Utama PHR, Ruby Mulyawan, menyampaikan bahwa seluruh proses pengelolaan migas di Riau dilakukan secara terbuka dan sesuai aturan. “PHR berkomitmen menjalankan kewajiban dengan profesional, menjaga keberlanjutan operasi, dan terus meningkatkan produksi,” ujarnya.
Ruby menjelaskan, kondisi keuangan kontraktor masih tertekan akibat tingginya investasi pengeboran dan inovasi teknologi. Namun, mekanisme PI 10 persen tetap terjamin, dan pembagian hasil akan meningkat seiring membaiknya produksi dan kinerja keuangan.
Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, C.W. Wicaksono, mengapresiasi dukungan Pemprov Riau terhadap kegiatan hulu migas. “Sinergi ini menjadi fondasi penting untuk mempercepat penyelesaian tantangan dan meningkatkan produksi nasional, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
Sementara itu, Direktur BUMD Riau Petroleum, Husnul Kausarian, menegaskan pentingnya koordinasi erat melalui Satgas Hulu Migas bentukan Gubernur Riau. Menurutnya, sinergi ini memastikan manfaat migas tidak hanya dari PI, tetapi juga dari multiplier effect ekonomi, PBB migas, hingga CSR yang berdampak langsung bagi masyarakat.***
