Pekanbaru (Beritaintermezo.com)-Kementerian Dalam Negeri telah mengembalikan hasil evaluasi APBD 2016 ke Pemprov Riau. Dari hasil evaluasi tersebut, tidak ada nomenklatur yang dicoret oleh Mendagri, dan dianggap sudah disusun sesuai dengan undang-undang berlaku
Ketua Fraksi Gerindra Sejahtera DPRD Riau, Husni Tamrin mengatakan, adanya mata anggaran yang dicoret pihak Mendagri biasanya juga dikarenakan adanya kesalahan pelaksanaan kewenangan. Misalnya kewenangan klabupaten/kota dilaksanakan oleh provinsi, atau kewenangan nasional dilaksanakan oleh pihak provinsi
"Naskah APBD kabarnya memang sudah diterima oleh Pemprov Riau. Hasil dari verifikasi itu tidak ada yang dicoret. Karena selama ini ada coretan disebabkan akibat penyusunan anggarannya mencakup ke kabupaten/kota. Tetapi sekarang kewenangan sudah dibagi, jadi kesalahan penyusunan anggaran itu tipis," kata Tamrin, Selasa (5/1/2016) kepada wartawan di gedung DPRD Riau
"Nanti kalau sudah dibahas oleh Banggar, jika tidak ada kesalahan, maka APBD bisa langsung dijalankan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sehingga pelaksanaan kegiatan bisa dimulai dari awal tahun ini," ungkapnya
Tamrin berharap, dengan pelaksanaan kegiatan diawal tahun, seluruh anggaran APBD 2016 yang berjumlah sekitar Rp 11,2 triliun tersebut bisa dilaksanakan 100 persen. Sehingga kedepan bisa dilanjutkan dengan program pembangunan berikutnya.
"Kita tentunya sangat ingin serapan anggaran jauh lebih maksimal dari tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya serapan anggaran APBD sangat minim, kita harus belajar dari pengalaman tersebut," ulasnya
Dengan terlaksananya program APBD 2016 dengan baik, tentunya akan memberikan dampak terhadap peningkatan pembangunan di Riau, dan juga berdampak kepada perbaikan perekonomian masyarakat, serta roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. (jin)
Ketua Fraksi Gerindra Sejahtera DPRD Riau, Husni Tamrin mengatakan, adanya mata anggaran yang dicoret pihak Mendagri biasanya juga dikarenakan adanya kesalahan pelaksanaan kewenangan. Misalnya kewenangan klabupaten/kota dilaksanakan oleh provinsi, atau kewenangan nasional dilaksanakan oleh pihak provinsi
"Naskah APBD kabarnya memang sudah diterima oleh Pemprov Riau. Hasil dari verifikasi itu tidak ada yang dicoret. Karena selama ini ada coretan disebabkan akibat penyusunan anggarannya mencakup ke kabupaten/kota. Tetapi sekarang kewenangan sudah dibagi, jadi kesalahan penyusunan anggaran itu tipis," kata Tamrin, Selasa (5/1/2016) kepada wartawan di gedung DPRD Riau
"Nanti kalau sudah dibahas oleh Banggar, jika tidak ada kesalahan, maka APBD bisa langsung dijalankan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sehingga pelaksanaan kegiatan bisa dimulai dari awal tahun ini," ungkapnya
Tamrin berharap, dengan pelaksanaan kegiatan diawal tahun, seluruh anggaran APBD 2016 yang berjumlah sekitar Rp 11,2 triliun tersebut bisa dilaksanakan 100 persen. Sehingga kedepan bisa dilanjutkan dengan program pembangunan berikutnya.
"Kita tentunya sangat ingin serapan anggaran jauh lebih maksimal dari tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya serapan anggaran APBD sangat minim, kita harus belajar dari pengalaman tersebut," ulasnya
Dengan terlaksananya program APBD 2016 dengan baik, tentunya akan memberikan dampak terhadap peningkatan pembangunan di Riau, dan juga berdampak kepada perbaikan perekonomian masyarakat, serta roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. (jin)
