PEKANBARU (Beritaintermezo.com) - Dikabarkan pihak legislator Riau untuk dimasa-masa yang akan datang tidak lagi diberikan fasilitas dalam bentuk mobil dinas sebagai alat penunjang menjalankan tugas dan aktivitas kedewanan, namun diganti dengan bentuk "mentah" atau uang.
"Mengenai ini sudah dalam pembicaraan di tingkat Banggar (Badan Anggaran), tapi belum mengerucut. Ada aturan dari Permendagri yang mengatur masalah ini, tapi saya belum melihatnya seperti apa. Kalau sudah ada aturannya, baru dianggarkan," kata Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman saat dikonfirmasi terkait persoalan ini di tahun 2016, beberapa waktu lalu.
Politisi Partai Demokrat Daerah Pemilihan Kota Pekanbaru ini mengatakan, dalam pelaksanaannya nanti, berapa besaran uang transportasi yang diberikan tergantung atau jadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi Riau.
"Nanti BPKP yang menghitungnya, berapa jumlah yang layak sesuai dengan keadaan dan kondisi ril," kata dia.
Ia katakan, mengenai rencana ini dipandang lebih baik juga. Pasalnya dengan diberikan kendaran dinas akan lebih susah dalam perawatanya dan dipandang pemborosan.
"Belum lagi persoalan yang terjadi begitu Anggota Dewan tidak menjabat lagi, ada beberapa oknum dewan yang susah ditarik kembali kedaraan dinasnya. Walau tidak diberi mobil dinas, rata-rata anggota dewan punya mobil pribadi," katanya. (bic)
"Mengenai ini sudah dalam pembicaraan di tingkat Banggar (Badan Anggaran), tapi belum mengerucut. Ada aturan dari Permendagri yang mengatur masalah ini, tapi saya belum melihatnya seperti apa. Kalau sudah ada aturannya, baru dianggarkan," kata Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman saat dikonfirmasi terkait persoalan ini di tahun 2016, beberapa waktu lalu.
Politisi Partai Demokrat Daerah Pemilihan Kota Pekanbaru ini mengatakan, dalam pelaksanaannya nanti, berapa besaran uang transportasi yang diberikan tergantung atau jadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi Riau.
"Nanti BPKP yang menghitungnya, berapa jumlah yang layak sesuai dengan keadaan dan kondisi ril," kata dia.
Ia katakan, mengenai rencana ini dipandang lebih baik juga. Pasalnya dengan diberikan kendaran dinas akan lebih susah dalam perawatanya dan dipandang pemborosan.
"Belum lagi persoalan yang terjadi begitu Anggota Dewan tidak menjabat lagi, ada beberapa oknum dewan yang susah ditarik kembali kedaraan dinasnya. Walau tidak diberi mobil dinas, rata-rata anggota dewan punya mobil pribadi," katanya. (bic)
