Meranti (BIC)-Berbagai ragam pendapat dan kecaman dari masyarakat Meranti  terhadap kebijakan PT  Pelindo yang akan menaikkan tarif pass  penumpang dari Rp.5000.- menjadi Rp.10.000.-.

Masyarakat Meranti tidak setuju dengan kenaikan pass penumpang di Pelabuhan. Mereka mengaku kenaikan 100 persen tersebut sangat memberatkan, karena pelabuhan merupakan transportasi utama Kepaulauan MerantiHasil.

"Kami sebagai masyarakat juga heran dan penuh tanda tanya, sepertinya penjabat pemangku kepentingan mendukung PT Pelindo, sepertinya hilang rasa empati terhadap masyarakat, apalagi situasi saat ini masyarakat dalam situasi ekonomi sulit," ujar Asril warga Selatpanjang.

Ia mengatakan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti rata-rata dibawah garis kemiskinan, bahkan semakin sulitnya ekonomi dan tak adanya lowongan pekerjaan, belasan ribu masyarakat Meranti mengadu nasib kenegeri Jiran Malaysia sebagai TKI.

"Jadi intinya kami masyarakat jangan dipersusah lagi, dengan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat," terangnya.

Masyarakat berharap kebijakan Pelindo dikaji ulang, agar tidak memberatkan masyarakat dengan menaikkan tarif pass tersebut.

* Disetujui DPRD

PT Pelindo bakal menetapkan kenaikan tarif penumpang di Pelabuhan Domestik dan Internasional Tanjung Harapan, Kepulauan Meranti.

Kenaikan tarif itu mecakup pas penumpang domestik 100 persen dari semula Rp5.000 mendajadi Rp10.000. Sedangkan tarif penumpang internasional naik 20 persen, dari Rp50.000 menjadi Rp60.000.

Kenaikan ini diakui General Manager PT Pelindo Wilayah Tanjung Balai Joni Hutama kepada wartawan. Tahapan kenaikan juga sudah dipenuhi, termasuk restu dari DPRD dan unsur Pemkab Kepulauan Meranti.

"Sudah didukung penuh oleh Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, pemerintah daerah termasuk pihak pihak terkait. Penyesuaian ini mulai diberlakukan 1 September 2025 mendatang," ujarnya, Rabu (20/8/2025).

PT Pelindo selaku pengelola terminal penumpang di Kepulauan Meranti sudah bertranspormasi dan melakukan penataan-penataan. Dengan perubahan pelabuhan pasca dibangun, mereka butuh support dari masyarakat dan pemerintah daerah dengan cara menaikkan tarif pas masuk.

"Sejak 2024 kita sudah bertransformasi dan melakukan penataan. Sekarang sudah bisa dilihat sebelum dan sesudah dibangun," katanya ketika ditemui di Pelabuhan Tanjungharapan usai mengikuti hearing di Komisi II DPRD Kepulauan Meranti.

Ia mengatakan, pembangunan itu akan dilanjutkan pada tahun 2026 hingga 2030. Targetnya, Pelabuhan Tanjungharapan Selatpanjang nantinya bisa berstandar nasional dan menuju ke internasional.

"Tahun ini sudah dilelang pengadaan ponton. Nantinya ruang VIP menuju trestle kita buat seperti di Tanjungpinang," sebutnya.

Joni mengatakan, mereka membuka diri untuk bekerja sama dengan BUMD demi pendapatan asli daerah (PAD).

"Kita tak bisa bekerja sendiri kita butuh kerja sama pemda. Nanti bersama BUMD kita jalin kerja samanya atau pihak lain yang dapat persetujuan dari Pemda," terangnya.***(Karim)