PEkanbaru (Beritaintermezo.com)-Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyatakan terdakwa Johar Firdaus dan Suparman melakukan tidak pidana grafitasi penerima suap pada pengesahan APBD Riau.
Kedua terdakwa yang merupakan mantan Ketua DPRD Riau itu, dituntut hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan 4 tahun 6 bulan.
Amar tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tri Mulyono SH dalam sidsng yang digelar di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Kamis (26/1/17) siang itu. Kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
"Menuntut terdakwa Johar Firdaus dengan pidana penjara selama 6 tahun, denda Rp 200 juta subsider 3 bulan," ucap JPU dalam persidang yang dipimpin majelis hakim Rinaldi Triandiko SH.
Sedangkan untuk terdakwa Suparman dituntut hukuman pidana penjara selama4 tahun 6 bulan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan, dan kedua terdakwa tidak dibebani membayar uang kerugian negara. Karena dalam ha ini negara tidak ada dirugikan," sambung JPU.
Usai dakwaan dibacakan, kedua terdakwa berencana mengajukan pledoi (pembelaan) pada sidang berikutnya.
Persidangan yang selalu dipenuhi simpatisan terdakwa Suparman dan dikawal pihak Brimobda Riau itu, berjalan dengan aman dan tertib hingga kedua terdakwa kembali dibawa ke Rumah Tahanan, Sialang Bungkuk, Kulim.
Sementara itu, Eva Nora SH, selaku kuasa hukum mengatakan jika tuntutan jaksa tidak sesuai fakta persidangan, dan JPU tidak mengacu pada keterangan saksi Adcart.
" Tuntutan dakwaan yang dinilai tidak sesuai fakta persidangan itu, kita akan tuangkan nanti di pembelaan terdakwa (pledoi) pada sidang nanti," jelas Eva.
Seperti diketahui, Johar Firdaus dan Suparman didakwa jaksa melakukan tindak pidana penerimaan suap, untuk pengesahan Rancangan APBD-P 2014 dan RAPBD Tambahan 2015 Provinsi Riau.
Bermula, pada 12 Juni 2014, Annas Maamun, selaku Gubernur Riau. Mengirim Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) kepada Ketua DPRD Riau. Kemudian KUA tersebut dibahas dalam rapat Banggar DPRD.
Selanjutnya, Banggar DPRD mempertanyakan penyerapan anggran 12 persen untuk anggaran Dinas Cipta Karya dan Dinas Bina Marga.
Untuk anggota banggar yang membahas rancangan APBD-P 2014-2015 Provinsi Riau. Annas Maamun memberikan sejumlah uang sebesar Rp 1,2 miliar untuk anggota Banggar yang beranggotakan, Johar Firdaus, Masnur, Musdar, Supriati, Zukri Misran, James Pasaribu, T Rusli Efendi, Mahdinur, Riky Hariansyah, Nurzaman dan Koko Iskandar.
Uang untuk anggota banggar sebesar Rp 1,2 miliar itu diantarkan oleh Suwarno, PNS Pemprov Riau kepada terdakwa Kirjauhari.
Setelah uang diterima, Kirjauhari kemudian menyuruh Riki Hariansyah membagikan uang kepada anggota Banggar.
Untuk diketahui, dalam perkara suap APBD ini Pengadilan Tipikor Pekanbaru telah menjatuhkan vonis hukuman kepada Ahmad Kirjauhari dengan pidana penjara selama 4 tahun denda Rp 250 juta subsider 3 bulan.(int/bic1)
Kedua terdakwa yang merupakan mantan Ketua DPRD Riau itu, dituntut hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan 4 tahun 6 bulan.
Amar tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tri Mulyono SH dalam sidsng yang digelar di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Kamis (26/1/17) siang itu. Kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
"Menuntut terdakwa Johar Firdaus dengan pidana penjara selama 6 tahun, denda Rp 200 juta subsider 3 bulan," ucap JPU dalam persidang yang dipimpin majelis hakim Rinaldi Triandiko SH.
Sedangkan untuk terdakwa Suparman dituntut hukuman pidana penjara selama4 tahun 6 bulan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan, dan kedua terdakwa tidak dibebani membayar uang kerugian negara. Karena dalam ha ini negara tidak ada dirugikan," sambung JPU.
Usai dakwaan dibacakan, kedua terdakwa berencana mengajukan pledoi (pembelaan) pada sidang berikutnya.
Persidangan yang selalu dipenuhi simpatisan terdakwa Suparman dan dikawal pihak Brimobda Riau itu, berjalan dengan aman dan tertib hingga kedua terdakwa kembali dibawa ke Rumah Tahanan, Sialang Bungkuk, Kulim.
Sementara itu, Eva Nora SH, selaku kuasa hukum mengatakan jika tuntutan jaksa tidak sesuai fakta persidangan, dan JPU tidak mengacu pada keterangan saksi Adcart.
" Tuntutan dakwaan yang dinilai tidak sesuai fakta persidangan itu, kita akan tuangkan nanti di pembelaan terdakwa (pledoi) pada sidang nanti," jelas Eva.
Seperti diketahui, Johar Firdaus dan Suparman didakwa jaksa melakukan tindak pidana penerimaan suap, untuk pengesahan Rancangan APBD-P 2014 dan RAPBD Tambahan 2015 Provinsi Riau.
Bermula, pada 12 Juni 2014, Annas Maamun, selaku Gubernur Riau. Mengirim Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) kepada Ketua DPRD Riau. Kemudian KUA tersebut dibahas dalam rapat Banggar DPRD.
Selanjutnya, Banggar DPRD mempertanyakan penyerapan anggran 12 persen untuk anggaran Dinas Cipta Karya dan Dinas Bina Marga.
Untuk anggota banggar yang membahas rancangan APBD-P 2014-2015 Provinsi Riau. Annas Maamun memberikan sejumlah uang sebesar Rp 1,2 miliar untuk anggota Banggar yang beranggotakan, Johar Firdaus, Masnur, Musdar, Supriati, Zukri Misran, James Pasaribu, T Rusli Efendi, Mahdinur, Riky Hariansyah, Nurzaman dan Koko Iskandar.
Uang untuk anggota banggar sebesar Rp 1,2 miliar itu diantarkan oleh Suwarno, PNS Pemprov Riau kepada terdakwa Kirjauhari.
Setelah uang diterima, Kirjauhari kemudian menyuruh Riki Hariansyah membagikan uang kepada anggota Banggar.
Untuk diketahui, dalam perkara suap APBD ini Pengadilan Tipikor Pekanbaru telah menjatuhkan vonis hukuman kepada Ahmad Kirjauhari dengan pidana penjara selama 4 tahun denda Rp 250 juta subsider 3 bulan.(int/bic1)
