Pekanbaru (Beritaintermezo.com) - Sekretaris Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, menyayangkan cara kerja Ketua DPRD Kota Pekanbaru, terkait hering antara Pedagang Sukaramai dan Pengelola PT.MPP dan Dinas Pasar Kota Pekanbaru, hal ini dikatakannya Senin (10/02/2020).
Dapot merasa heran, Sebab ketua DPRD Hamdani tidak ada koordinasi sebelumnya dengan komisi II terkait Pasar Sukaramai, tiba tiba ada Hering Lintas Komisi.
Dapot menjelaskan "OPD Pasar itu di bawah komisi II, jadi seandainya pun Hering ya dengan Komisi II, karena OPD pasar di Komisi II. Apalagi selama ini, yang tau jelas apa yang terjadi di sana komisi II, walaupun itu sudah di kunjungi beberapa hari yang lalu itu bagus, namun kita dari komisi II tidak dilibatkan secara konstitusi, jadi inilah dia yang semena mena " terang Sinaga.
"Selama ini, saya melihat sangat banyak keputusan Ketua DPRD mengkangkangi aturan yang sudah ditentukan. Seharusnya Hamdani selaku Ketua DPRD, Koordinasi dahulu dengan Komisi II, apalagi Ketua DPRD Hamdani selaku koordinator komisi I, sampai saat ini belum pernah membahas ini secara resmi dengan Komisi II," Terangnya.
Menurutnya terlalu rendah Ketua DPRD langsung ambil alih sebelum mendiskusikan dengan komisi terkait. "Untuk apa dibuat AKD dan tupoksinya kalau hanya pajangan saja," Tegas Dapot Sinaga.
Ini menjadi preseden buruk ke depan jika sampai berlarut larut. Marilah bekerja membela rakyat tetapi santun sesuai AKD ( alat Kelengkapan Dewan) yang telah ditentukan.(edo).
Dapot merasa heran, Sebab ketua DPRD Hamdani tidak ada koordinasi sebelumnya dengan komisi II terkait Pasar Sukaramai, tiba tiba ada Hering Lintas Komisi.
Dapot menjelaskan "OPD Pasar itu di bawah komisi II, jadi seandainya pun Hering ya dengan Komisi II, karena OPD pasar di Komisi II. Apalagi selama ini, yang tau jelas apa yang terjadi di sana komisi II, walaupun itu sudah di kunjungi beberapa hari yang lalu itu bagus, namun kita dari komisi II tidak dilibatkan secara konstitusi, jadi inilah dia yang semena mena " terang Sinaga.
"Selama ini, saya melihat sangat banyak keputusan Ketua DPRD mengkangkangi aturan yang sudah ditentukan. Seharusnya Hamdani selaku Ketua DPRD, Koordinasi dahulu dengan Komisi II, apalagi Ketua DPRD Hamdani selaku koordinator komisi I, sampai saat ini belum pernah membahas ini secara resmi dengan Komisi II," Terangnya.
Menurutnya terlalu rendah Ketua DPRD langsung ambil alih sebelum mendiskusikan dengan komisi terkait. "Untuk apa dibuat AKD dan tupoksinya kalau hanya pajangan saja," Tegas Dapot Sinaga.
Ini menjadi preseden buruk ke depan jika sampai berlarut larut. Marilah bekerja membela rakyat tetapi santun sesuai AKD ( alat Kelengkapan Dewan) yang telah ditentukan.(edo).
