Pekanbaru (Beritiantermezo.com)-Cegah penularan virus corona (covid-19), sebanyak 12.107 ribu atau 74,62 persen dari 16.225 total Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi (Pemprov) diberi dispensasi bekerja di rumah. Sementara sisanya, 4.118 PNS atau 25,38 persen masih bekerja di kantor.
Demikian dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan, Selasa (24/3/20). Menurut Ikhwan, mereka yang mendapatkan dispensasi bekerja di rumah tersebut, adalah mereka rentan terpapar covid-19. Seperti orang tua, ibu hamil.
"Saat ini 12.107 PNS dan 9.613 pegawai non PSN kita bekerja di rumah. Datanya semua sudah kita kirim ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)," kata Ikhwan
Selain itu, Pemprov Riau juga meliburkan pegawai non PNS atau Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 9.613 orang atau 58,05 persen dari total THL Pemprov Riau 16.559 orang. Kemudian sisanya 6.949 THL atau 41,95 persen bekerja di kantor.
Dijelaskannya, kebijakan ini diambil menindaklanjuti surat edaran Menpan-RB tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah. Dan surat edaran Mendagri tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Pemerintah Daerah.
"Jadi untuk menindaklanjuti surat edaran itu pak Gubernur juga sudah mengeluarkan mengeluarkan surat edaran yang salah satu isinya pegawai dapat menjalankan tugas dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (Work From Home)," terangnya.
"Tapi untuk pejabat tinggi prarama dan administrator (eselon II dan III) tetap masuk setiap hari. Sedangkan pejabat pengawas, fungsional, pelaksana dan non PNS disesuaikan dengan kebutuhan OPD. Dan pegawai yang sifatnya pelayanan seperti rumah sakit tetap masuk kerja," ujarnya.***(rtc/Int1)
Demikian dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan, Selasa (24/3/20). Menurut Ikhwan, mereka yang mendapatkan dispensasi bekerja di rumah tersebut, adalah mereka rentan terpapar covid-19. Seperti orang tua, ibu hamil.
"Saat ini 12.107 PNS dan 9.613 pegawai non PSN kita bekerja di rumah. Datanya semua sudah kita kirim ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)," kata Ikhwan
Selain itu, Pemprov Riau juga meliburkan pegawai non PNS atau Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 9.613 orang atau 58,05 persen dari total THL Pemprov Riau 16.559 orang. Kemudian sisanya 6.949 THL atau 41,95 persen bekerja di kantor.
Dijelaskannya, kebijakan ini diambil menindaklanjuti surat edaran Menpan-RB tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah. Dan surat edaran Mendagri tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Pemerintah Daerah.
"Jadi untuk menindaklanjuti surat edaran itu pak Gubernur juga sudah mengeluarkan mengeluarkan surat edaran yang salah satu isinya pegawai dapat menjalankan tugas dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (Work From Home)," terangnya.
"Tapi untuk pejabat tinggi prarama dan administrator (eselon II dan III) tetap masuk setiap hari. Sedangkan pejabat pengawas, fungsional, pelaksana dan non PNS disesuaikan dengan kebutuhan OPD. Dan pegawai yang sifatnya pelayanan seperti rumah sakit tetap masuk kerja," ujarnya.***(rtc/Int1)
