Siak (Beritaintermezo.com) - Kelompok Tani Dayun Bersama menyebut tak percaya dengan Dewan Provinsi Riau, jika masalah yang mereka hadapi tidak mendapat perhatian. Hal itu dikatakan menindaklanjuti laporan mereka yang diterima wakil ketua Manahara Manurung (5/9). "Kita tidak percaya lagi yang namanya wakil rakyat kalau masalah yang di hadapi kelompok tani tidak mendapat perhatian dewan. Soalnya kita sudah melaporkan secara resmi," ujar M Pakpahan salaku ketua kelompok tani kepada wartawan melalui telepon genggamnya. M Pakpahan mengatakan mereka menunggu informasi dari dewan langkah apa yang akan dilakukan terkait penyerobotan lahan oleh perusahaan RAPP. Sementara itu Wakil ketua DPRD Riau Manahara Manurung mengatakan hal yang sama yaitu menunggu informasi dari masyarakat. Sebab, kata Manahara masyarakat disarankan terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan RAPP. Kalau tidak ada kata sepakat baru kan melakukan Hearing dengan memanggil PT RAPP dan Kelompok Tani Dayun Bersama. "Mereka kita arahkan dulu untuk melakukan komunikasi, tapi kalau tidak adalagi kata mufakat diantara mereka maka kita lakukan hearing dan kita panggil mereka, " ujar Manahara Manurung di Kantornya Rabu (21/9). Sebelumnya kelompok tani dayun bersama telah melaporkan masalah dugaan penyerobotan lahan yang dilakukan PT RAPP kepada DPRD Riau yang diterima wakil Ketua Manahara Manurung. Harapan masyarakat melaporkan masalah dugaan penyerobotan lahan tersebut agar dewan dapat memediasi dan lahan mereka tidak diambil oleh perusahaan bubur kertas. Namun sejak kelompok tani melaporkan hal ini belum ada upaya yang dilakukan dewan terhadap masalah tersebut. Bahkan ketika wartawan meminta tanggapan terkait spanduk TNI yang dibuat dilahan tersebut sebagai intimidasi perusahaan, Manahara justru mengatakan tak ada. Ketika fotonya ditunjukkan wartawan, wakil ketua tersebut malah berdalih "apa tulisan ini, tak jelas," katanya. Ketua Walhi Riau Evan Sembiring mengatakan seharusnya dewan selaku wakil rakyat harus lebih respon terhadap laporan masyarakat. Sebab, masyarakat melaporkan ke dewan karena tidak adalagi kesepakatan diantara keduanya. Dengan harapan wakil rakyat dapat memediasi. "Dewan sebagai wakil rakyat harusnya lebih responsif menanggapi setiap laporan masyarakat," ujar Evan Sembiring. (Jin).
