Jakarta (Sangkala.id)-Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar rapat koordinasi nasional bersama seluruh pengurus provinsi se-Indonesia, Rabu (3/9). Rapat melalui saluran digital itu membahas kondisi terkini daerah pascaaksi massa yang sempat mewarnai sejumlah kota, serta merumuskan sikap pers dalam menjaga kondusifitas nasional.
Ketua SMSI Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Benny, menyebut wilayahnya tetap aman meski terjadi aksi serentak di berbagai daerah.
"Masyarakat NTT tidak terpancing provokasi. Mereka tetap mendukung langkah Presiden Prabowo untuk mengatasi situasi." tegasnya.
Senada, Ketua SMSI Papua, Hans, menekankan komitmen masyarakat Kawasan Timur Indonesia dalam menjaga persatuan dan menolak upaya pecah belah bangsa.
Namun, para pengurus SMSI daerah juga menyoroti maraknya misinformasi di media sosial yang kerap diperkuat oleh narasi provokatif influencer. Kondisi ini dinilai berpotensi memicu keresahan publik sehingga diperlukan peran media massa sebagai penyejuk.
Ketua SMSI Banten, Lesman Bangun, menekankan pentingnya dukungan masyarakat pers daerah terhadap pemerintahan.
"Masyarakat pers harus menolak segala bentuk provokasi dan terus menjaga persatuan. Pemerintah pusat juga perlu lebih mendengar suara daerah," ujarnya.
Dari Riau, Ketua SMSI Luna Agustin menambahkan, aksi demo berlangsung tertib dan mendapat apresiasi karena massa ikut membersihkan sampah setelah unjuk rasa.
"Alhamdulillah, situasi Riau kondusif dan aksi massa berjalan damai," katanya.
Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, menegaskan pihaknya akan menyampaikan aspirasi masyarakat pers daerah kepada pemerintah pusat dan Dewan Pers. SMSI juga akan menyusun rekomendasi nasional sebagai masukan bagi Presiden Prabowo.
"Media di daerah memiliki posisi strategis untuk menjaga suasana tetap kondusif. Informasi yang disampaikan harus menenangkan, bukan memperkeruh keadaan," tegas Firdaus.
Dengan mulai pulihnya stabilitas, SMSI berharap media lokal terus menjadi benteng melawan hoaks serta menjaga semangat kebersamaan. Kondusifitas daerah diyakini menjadi modal penting bagi pembangunan dan jalannya roda pemerintahan ke depan.***
