JAKARTA, (BI)-Paguyuban Pedagang Pasar Kemiri Muka Depok, Jawa Barat, mengadukan masalah konflik lahan yang terjadi antara Pemerintah Kota Depok dan PT.Petamburan Jaya Raya, sehingga ribuan pedagang pasar terancam digusur.
Karena itu Ketua Paguyuban Karno memohon bantuan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI agar Mahkamah Agung (MA) menunda eksekusi dan meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk menjadikan lahan pasar menjadi milik negara.
“Semoga DPD RI bisa membantu kami agar aset negara tidak jatuh ke tangan swasta, kami juga berharap agar eksekusi tidak dilakukan karena kami sudah 30 tahun berdagang di pasar tersebut,†tegas Karno di Kompleks DPD RI, Jakarta, Kamis (24/5/2018).
Menaggapi itu senator dari Provinsi Jawa Barat Ayi Hambali menjelaskan awalnya lahan tersebut adalah milik rakyat dan dibebaskan oleh PT.Petamburan Jaya Raya dengan syarat akan dikembalikan ke negara.
"Kini, waktu penguasaan oleh PT. Petamburan telah habis dan pihak BPN tidak mau memperpanjang. Kemudian PT.Petamburan membawa masalah ini ke pengadilan, namun Pemerintah Kota Depok selalu kalah hingga ke Mahkamah Agung. Ayi mengatakan bahwa keinginan rakyat adalah agar Peninjauan Kembali (PK) MA sebagai keputusan non eksekutorial," kata Ayi.
Menurutnya sudah 3 kali akan dieksekusi setiap kali mau lebaran. Ini tidak bisa kita biarkan friksi seperti ini, jadi harus diatasi karena menyangkut nasib mencapai 5000 pedagang.
Setelah para senator menggali informasi dari para pedagang, Ketua BAP Abdul Gafar Usman mengatakan bahwa DPD RI akan mengambil langkah pertama dengan menggali informasi dari Pemprov. Jawa Barat, Pemkot. Depok, dan PT. Petamburan Jaya Raya.
â€Setelah semua informasi terkumpul, apakah itu pertemuannya disini (DPD-red) atau kami yang ke Depok, baru kita berbicara khusus dengan Menteri Agraria,†ujar Abdul Gafar.(Bir)
Karena itu Ketua Paguyuban Karno memohon bantuan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI agar Mahkamah Agung (MA) menunda eksekusi dan meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk menjadikan lahan pasar menjadi milik negara.
“Semoga DPD RI bisa membantu kami agar aset negara tidak jatuh ke tangan swasta, kami juga berharap agar eksekusi tidak dilakukan karena kami sudah 30 tahun berdagang di pasar tersebut,†tegas Karno di Kompleks DPD RI, Jakarta, Kamis (24/5/2018).
Menaggapi itu senator dari Provinsi Jawa Barat Ayi Hambali menjelaskan awalnya lahan tersebut adalah milik rakyat dan dibebaskan oleh PT.Petamburan Jaya Raya dengan syarat akan dikembalikan ke negara.
"Kini, waktu penguasaan oleh PT. Petamburan telah habis dan pihak BPN tidak mau memperpanjang. Kemudian PT.Petamburan membawa masalah ini ke pengadilan, namun Pemerintah Kota Depok selalu kalah hingga ke Mahkamah Agung. Ayi mengatakan bahwa keinginan rakyat adalah agar Peninjauan Kembali (PK) MA sebagai keputusan non eksekutorial," kata Ayi.
Menurutnya sudah 3 kali akan dieksekusi setiap kali mau lebaran. Ini tidak bisa kita biarkan friksi seperti ini, jadi harus diatasi karena menyangkut nasib mencapai 5000 pedagang.
Setelah para senator menggali informasi dari para pedagang, Ketua BAP Abdul Gafar Usman mengatakan bahwa DPD RI akan mengambil langkah pertama dengan menggali informasi dari Pemprov. Jawa Barat, Pemkot. Depok, dan PT. Petamburan Jaya Raya.
â€Setelah semua informasi terkumpul, apakah itu pertemuannya disini (DPD-red) atau kami yang ke Depok, baru kita berbicara khusus dengan Menteri Agraria,†ujar Abdul Gafar.(Bir)
