.jpg)
Jakarta (BI)-Ketua DPR RI Bambang Soesatyo merespon banyak persoalan yang mengemuka akhir-akhir ini dari ancaman mogok pilot Garuda yang bisa mengganggu kelancaran arus mudik, peranan UMKM hingga mengenai dirinya yang dipanggil KPK sebagai salah satu saksi kasus e.KTP.
Dia mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dirinya untuk menjadi saksi dari tersangka kasus korupsi E-KTP Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung pada Senin (4/6/2018) pukul 09.00 Wib hingga siang tadi tapi dia meminta penjadwalan karena kesibukan yang tidak bisa ditunda.
Surat dari KPK baru diterima di DPR pada Kamis (31/5/2018) sore dan baru pada Kamis malamnya Bamsoet diberitahu. Sementara pada Jumat dan Sabtu libur.
“Semoga ketidakhadiran saya dapat dimaklumi dan dipahami oleh teman-teman di KPK karena saya sendiri ingin bisa membantu proses penyidikan yang sedang berjalan,†ujarnya.
Ketidakhadiran ini sendiri kata Bamsoet, hanyalah masalah teknis terkait adanya agenda dalam waktu yang bersamaan.
Sebagaimana diketahui, kasus korupsi E-KTP memang tidak berhenti sampai Setya Novanto, sehingga sederetan anggota DPR dipanggil KPK. Seperti politisi Golkar Agun Gunanadjar, Melchias Marcus Mekekng, Khatibul Umam Wiranu, dan Mirwan Amir. Sementara Ketua DPR Bambang Soesatyo minta dijadwal ulang. Mereka memenuhi panggilan.
Tampak Agun mengenakan peci dan kemeja batik ungu tampak berbincang dengan Mirwan yang berkemeja abu kotak ada di sampingnya. Menyusul kemudian Mekeng yang mengenakan safari abu ikut bergabung dan mengobrol, sebelum akhirnya masuk bergiliran ke ruang pemeriksaan di lantai 2 KPK.
"Mirwan Amir, Agun Gunandjar Sudarsa, Melchias Marcus Mekeng, dan Khatibul Umam diagendakan hari ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IHP (Irvanto Hendra Pambudi Cahyo) dan MOM (Made Oka Masagung). (Saksi) Sudah datang," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menjawab wartawan.
Pilot Garuda
Rencana mogok pilot dan karyawan Garuda Indonesia saat arus mudik lebaran katanya harus di tanggapi serius oleh manajemen PT Garuda Indonesia dan pemerintah.
“Ini bukan kali pertama para pilot Garuda Indonesia mengancam mogok. Artinya, memang masih ada permasalahan krusial yang belum bisa diselesaikan dengan baik antara karyawan dan pihak direksi,†kata Bambang Soesatyo
Setidaknya kata politisi Golkar itu, ada beberapa aksi mogok yang pernah dilakukan para pilot Garuda Indonesia. Di tahun 1980 pilot Garuda sempat melakukan mogok kerja, 2003 dan 2011 para pilot Garuda mogok karena tuntutan perbaikan gaji tidak dipenuhi oleh manajemen Garuda Indonesia.
“Jadi, tuntutan kenaikan gaji itu hak setiap karyawan Garuda Indonesia. Begitu pula dengan aksi mogok kerja. Dalam undang-undang tentang ketenagakerjaan pun, mogok kerja masih dibenarkan sebagai bagian hak para pekerja,†ujarnya.
Hanya saja menurut Bamsoet, jika mogok kerja para pilot Garuda dilakukan saat arus mudik lebaran ini jelas sangat disayangkan. Mengingat akan mengganggu pelayanan publik dalam melakukan aktivitas mudik lebaran.
Selain itu, mogok pilot Garuda Indonesia juga berpotensi melanggar Undang-undang tentang Penerbangan dan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dalam kedua undang-undang tersebut diatur konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan serta keselamatan dalam menggunakan jasa penerbangan.
“Jika mogok kerja pilot Garuda jadi dilakukan maka jelas akan merugikan para konsumen. Saya minta permasalahan ini bisa diselesaikan secepat mungkin. Pihak karyawan yang diwakili serikat pekerja, harus segera duduk bersama manajemen PT Garuda untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi,†kata Bamsoet.
Pemerintah melalui Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan diminta turun tangan. “Perundingan tripatrit antara serikat pekerja Garuda, manajemen Garuda dan Kementerian BUMN harus segera dilakukan,†ungkapnya.
Peranan UMKM
Mengenai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menurut Bamsoet memiliki peran penting dalam menggerakan roda ekonomi rakyat. Seperti saat krisis ekonomi 1998, sektor ini terbukti mampu bertahan dari terpaan krisis tersebut.
Demikian pula ketika terjadi fenomena perlambatan ekonomi pada tahun 2015, sektor UMKM tetap mampu bertahan dan menjalankan aktivitas ekonominya dengan baik.
Hal itu disampaikan saat membuka acara pasar murah dan bazar UMKM yang digelar DPR RI bekerjasama dengan Persatuan Isti Anggota (PIA) “Magnifecent Ramadhan†di Kompleks Parlemen, Senin.
Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Ketua PIA DPR RI Lenny Bambang Soesatyo, Wakil Ketua PIA DPR RI Grace Fadli Zon, Ketua Panitia Pasar Murah dan Bazar Latifah Abdul Somad, Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan jajarannya, serta masyarakat sekitar di lingkungan DPR RI.
Menurut Bamsoet, pasar murah dan bazar ini dapat menjadi ajang bagi para pengusaha UMKM untuk memasarkan produknya. Selain, sebagai ajang promosi menunjukkan hasil karyanya yang berkualitas dan tidak kalah dengan produk impor.
"Saya berharap kesempatan ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Para pengusaha UMKM bisa semakin mengenalkan produknya kepada kalangan yang lebih luas dan membuka jaringan usaha yang baru,†kata politisi Golkar itu.
Karena itu kata politisi Golkar itu, DPR terus mendukung UMKM agar tetap dapat berproduksi dan bahkan meningkatkan produksinya dengan cara menggunakan berbagai produk UMKM tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Bamsoet mengungkapkan, DPR sendiri terus memberikan dukungan terhadap pengembangan UMKM, melalui program penyediaan anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan dana bergulir, peningkatan akses pemasaran maupun dengan program-program pelatihan.
“Terselenggaranya kegiatan pasar murah dan bazar dari tanggal 4-6 Juni 2018 akan membuat gedung rakyat semakin diramaikan dengan aktivitas ekonomi antara para pedagang dengan para pengunjung yang ingin berbelanja memenuhi kebutuhan pokoknya. Dari mulai sembako rumah tangga, pakaian kerja, batik, aneka kue, sampai kebutuhan alat rumah tangga lainnya,†pungkas Bamsoet.(Bir).
Dia mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dirinya untuk menjadi saksi dari tersangka kasus korupsi E-KTP Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung pada Senin (4/6/2018) pukul 09.00 Wib hingga siang tadi tapi dia meminta penjadwalan karena kesibukan yang tidak bisa ditunda.
Surat dari KPK baru diterima di DPR pada Kamis (31/5/2018) sore dan baru pada Kamis malamnya Bamsoet diberitahu. Sementara pada Jumat dan Sabtu libur.
“Semoga ketidakhadiran saya dapat dimaklumi dan dipahami oleh teman-teman di KPK karena saya sendiri ingin bisa membantu proses penyidikan yang sedang berjalan,†ujarnya.
Ketidakhadiran ini sendiri kata Bamsoet, hanyalah masalah teknis terkait adanya agenda dalam waktu yang bersamaan.
Sebagaimana diketahui, kasus korupsi E-KTP memang tidak berhenti sampai Setya Novanto, sehingga sederetan anggota DPR dipanggil KPK. Seperti politisi Golkar Agun Gunanadjar, Melchias Marcus Mekekng, Khatibul Umam Wiranu, dan Mirwan Amir. Sementara Ketua DPR Bambang Soesatyo minta dijadwal ulang. Mereka memenuhi panggilan.
Tampak Agun mengenakan peci dan kemeja batik ungu tampak berbincang dengan Mirwan yang berkemeja abu kotak ada di sampingnya. Menyusul kemudian Mekeng yang mengenakan safari abu ikut bergabung dan mengobrol, sebelum akhirnya masuk bergiliran ke ruang pemeriksaan di lantai 2 KPK.
"Mirwan Amir, Agun Gunandjar Sudarsa, Melchias Marcus Mekeng, dan Khatibul Umam diagendakan hari ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IHP (Irvanto Hendra Pambudi Cahyo) dan MOM (Made Oka Masagung). (Saksi) Sudah datang," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menjawab wartawan.
Pilot Garuda
Rencana mogok pilot dan karyawan Garuda Indonesia saat arus mudik lebaran katanya harus di tanggapi serius oleh manajemen PT Garuda Indonesia dan pemerintah.
“Ini bukan kali pertama para pilot Garuda Indonesia mengancam mogok. Artinya, memang masih ada permasalahan krusial yang belum bisa diselesaikan dengan baik antara karyawan dan pihak direksi,†kata Bambang Soesatyo
Setidaknya kata politisi Golkar itu, ada beberapa aksi mogok yang pernah dilakukan para pilot Garuda Indonesia. Di tahun 1980 pilot Garuda sempat melakukan mogok kerja, 2003 dan 2011 para pilot Garuda mogok karena tuntutan perbaikan gaji tidak dipenuhi oleh manajemen Garuda Indonesia.
“Jadi, tuntutan kenaikan gaji itu hak setiap karyawan Garuda Indonesia. Begitu pula dengan aksi mogok kerja. Dalam undang-undang tentang ketenagakerjaan pun, mogok kerja masih dibenarkan sebagai bagian hak para pekerja,†ujarnya.
Hanya saja menurut Bamsoet, jika mogok kerja para pilot Garuda dilakukan saat arus mudik lebaran ini jelas sangat disayangkan. Mengingat akan mengganggu pelayanan publik dalam melakukan aktivitas mudik lebaran.
Selain itu, mogok pilot Garuda Indonesia juga berpotensi melanggar Undang-undang tentang Penerbangan dan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dalam kedua undang-undang tersebut diatur konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan serta keselamatan dalam menggunakan jasa penerbangan.
“Jika mogok kerja pilot Garuda jadi dilakukan maka jelas akan merugikan para konsumen. Saya minta permasalahan ini bisa diselesaikan secepat mungkin. Pihak karyawan yang diwakili serikat pekerja, harus segera duduk bersama manajemen PT Garuda untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi,†kata Bamsoet.
Pemerintah melalui Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan diminta turun tangan. “Perundingan tripatrit antara serikat pekerja Garuda, manajemen Garuda dan Kementerian BUMN harus segera dilakukan,†ungkapnya.
Peranan UMKM
Mengenai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menurut Bamsoet memiliki peran penting dalam menggerakan roda ekonomi rakyat. Seperti saat krisis ekonomi 1998, sektor ini terbukti mampu bertahan dari terpaan krisis tersebut.
Demikian pula ketika terjadi fenomena perlambatan ekonomi pada tahun 2015, sektor UMKM tetap mampu bertahan dan menjalankan aktivitas ekonominya dengan baik.
Hal itu disampaikan saat membuka acara pasar murah dan bazar UMKM yang digelar DPR RI bekerjasama dengan Persatuan Isti Anggota (PIA) “Magnifecent Ramadhan†di Kompleks Parlemen, Senin.
Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Ketua PIA DPR RI Lenny Bambang Soesatyo, Wakil Ketua PIA DPR RI Grace Fadli Zon, Ketua Panitia Pasar Murah dan Bazar Latifah Abdul Somad, Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan jajarannya, serta masyarakat sekitar di lingkungan DPR RI.
Menurut Bamsoet, pasar murah dan bazar ini dapat menjadi ajang bagi para pengusaha UMKM untuk memasarkan produknya. Selain, sebagai ajang promosi menunjukkan hasil karyanya yang berkualitas dan tidak kalah dengan produk impor.
"Saya berharap kesempatan ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Para pengusaha UMKM bisa semakin mengenalkan produknya kepada kalangan yang lebih luas dan membuka jaringan usaha yang baru,†kata politisi Golkar itu.
Karena itu kata politisi Golkar itu, DPR terus mendukung UMKM agar tetap dapat berproduksi dan bahkan meningkatkan produksinya dengan cara menggunakan berbagai produk UMKM tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Bamsoet mengungkapkan, DPR sendiri terus memberikan dukungan terhadap pengembangan UMKM, melalui program penyediaan anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan dana bergulir, peningkatan akses pemasaran maupun dengan program-program pelatihan.
“Terselenggaranya kegiatan pasar murah dan bazar dari tanggal 4-6 Juni 2018 akan membuat gedung rakyat semakin diramaikan dengan aktivitas ekonomi antara para pedagang dengan para pengunjung yang ingin berbelanja memenuhi kebutuhan pokoknya. Dari mulai sembako rumah tangga, pakaian kerja, batik, aneka kue, sampai kebutuhan alat rumah tangga lainnya,†pungkas Bamsoet.(Bir).
