Jogyakarta (BIC)-Komisi Informasi Daerah Istimewa Jogyakarta (KI DIY) dan KI Provinsi Riau bersepakat untuk sama-sama terus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi dan akuntabilitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di daerah provinsi masing-masing.
Pada dialog khusus (FGD) terkait Tatakelola Informasi Publik pada BUMD yang berlangsung di ruang meeting KI DIY Selasa (27/5) komisioner KI Riau dan DIY sama-sama berkomitmen untuk terus mendorong BUMD di daerah masing-masing untuk mengimplementasikan secara lebih berkualitas akan kepatuhan BUMD terhadap UU KIP.
"Intinya pada diskusi kali ini, kami KI DIY dan Riau bersepakat untuk terus mendorong dan mengawal akan kepatuhan BUMD terhadap UU KIP. Salah satu tugas komisioner KI ya mengawal transparansi, termasuk di BUMD," kata Ketua KI DIY,
Erniati Sip, MH.
Salah satu strategi yang akan mulai dilakukan oleh masing-masing KI secara kelembagaan adalah, mulai meningkatkan evaluasi dan monitoring berkelanjutan dengan menyampaikan kuisioner dan visit ke masing-masing Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara bertahap.
"Pengiriman kuisioner terkait tatakelola informasi publik BUMD. Menunggu respon kepatuhan terhadap UU KIP. Kita akan visit ke masing-masing PPID BUMD," tutur Erniati.
Dari KI Riau hadir pada diskusi tersebut Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi, H Zufra Irwan SE, MM, C Med SpAp. Sedangkan dari KI DIY selain Ketua Erniati Sip MH juga hadir Wakil Ketua KI DIY, Drs Bayu Februarino Putro, Komisioner Wawan Budianto Sag, Msi dan Sekretaris KI DIY yang juga Kabid IKP pada Dinas Kominfo Prov DIY, Riris Puspita Wijaya Kridiningrat, ST M.ACC dan Aguspurwanto SKM (Sekretariat KI DIY).
Selain mengkaji lebih dalam upaya percepatan implementasi UU KIP pada BUMD, juga dibahas menyiasati terjadinya efisiensi anggaran pada lembaga pemerintah, non pemerintah, termasuk KI.
"Di Lembaga KI, tidak ada program efisiensi saja atau rasionalisasi anggaran sudah menjerit kekurangan anggaran untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal, apa lagi kondisi sekarang, tentu makin sulit bergerak," tutur Zufra Irwan menambahkan.
Satu-satunya jalan, demikian menurut mantan Ketua KI Riau ini, adalah melakukan inovasi dan strategi-strategi atau berkolaborasi dengan pihak ketiga, termasuk dengan BUMD agar kerja-kerja menyemangati, mengkampanyekadan sosialisasi kepatuhan badan publik terhadap UU KIP bisa terus berjalan.***
