www.beritaintermezo.com
19:36 WIB - Hakim Vonis Bersalah Terdakwa Perusuh Aset Perusahaan Negara | 15:33 WIB - Pemprov Riau Segera Usulkan Pengganti Pj Walikota Pekanbaru. | 15:24 WIB - KPU Sebut Partisipasi Pemilih Turun 20 Persen Pada Pemilu 2024 di Pekanbaru | 20:04 WIB - IOH Ajak Masyarakat Rayakan Indah Ramadhan Lewat Gerakan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal | 19:55 WIB - Ketua DPRD Meranti Lakukan Koordinasi Dengan Kementerian BUMN | 16:03 WIB - Tingkatkan Minat Baca Masyarakat, Dispersib Rohil Gelar Pustaka Keliling
Pusat Kucurkan Dana Rp50 M Bangun Pelabuhan di Kawasan FTZ
Selasa, 06-02-2018 - 08:05:46 WIB

TERKAIT:
   
 

Karimun (Beritaintermezo.com)-Pelabuhan Malarko di Dusun Pelambung, Desa Pongkar, Kecamatan Tebing yang digadang-gadang sebagai pelabuhan kargo terbesar di Karimun kembali dilanjutkan pembangunannya.

Kementerian Perhubungan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp50 miliar melalui APBN tahun anggaran 2018 untuk kelanjutan pembangunan pelabuhan di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Karimun itu.

"Kementerian Perhubungan kembali melanjutkan pembangunan Pelabuhan Malarko. Alhamdulillah, tahun ini telah dikucurkan anggaran sebesar Rp50 miliar dan tahun depan akan diselesaikan dengan kucuran anggaran antara Rp50-70 miliar lagi pada tahun anggaran 2019. Insya Allah poroyek ini akan selesai," ungkap Bupati Karimun Aunur Rafiq di Gedung Nilam Sari Pemkab Karimun, Senin (5/2).

Informasi adanya kelanjutan pembangunan pelabuhan Malarko itu diperoleh ketika Bupati Karimun Aunur Rafiq didampingi Sekda Muhammad Firmansyah, Kepala Dinas Perhubungan dan sejumlah pimpinan OPD Pemkab Karimun itu melakukan kunjungan kerja menemui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di ruang rapat Menteri Perhubungan, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (30/1).

Pelabuhan Malarko sudah mulai dikerjakan sejak 2008 lalu. Namun, sepanjang 4 tahun pengerjaannya hingga 2012 pengerjaan pelabuhan yang didanai oleh APBN itu akhirnya terhenti. Terbengkalainya pengerjaan pembangunan itu sempat terindikasi persoalan hukum. Bahkan, Kejari Karimun pernah melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) soal proyek itu.

Bupati Rafiq memastikan kalau proyek itu tidak bermasalah. Menurut dia, Kementerian Perhubungan sudah melakukan kajian dan menilai kalau proyek itu tetap akan dilanjutkan. Itu dibuktikan dengan dikucurkannya anggaran sebesar Rp50 miliar melalui APBN tahun anggaran 2018 untuk pembangunan sisi laut, sementara sisi darat akan dibebankan ke APBD Karimun melalui dana sharing.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pada 2008 pagu DIPA proyek tersebut sebesar Rp27,105 miliar. Kemudian, pada 2009 pemerintah pusat kembali mendanai kontrak paket Supervisi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Malarko Tahap II, sebesar Rp476,4 juta, sedangkan dana yang dikucurkan untuk pengerjaan fisik fasilitas pelabuhan tidak diketahui.

Pada April 2010 kembali dikucurkan dilakukan lelang paket Pengadaan Jasa Konsultansi Supervisi Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Malarko yang bersumber dari dana APBN DIPA TA. 2010 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp450 juta. Di tahun sama, Satker Pembangunan Faspel Laut Pulau Terluar Kepri kembali mengumumkan pengadaan jasa borongan dengan pagu sebesar Rp19,5 miliar.

Kemudian, pada 14 Maret 2011 kembali dilakukan lelang pengadaan barang dan jasa kategori umum dengan sistem pasca kualifikasi jasa konstruksi bidang sipil, sub bidang dermaga dan perawatan dengan pagu sebesar Rp33 miliar. Sedangkan untuk pekerjaan supervisi lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan laut Malarko dengan pagu Rp716 juta.

Selanjutnya, pada 2012 kembali dilanjutkan pembangunan dengan anggaran sebesar Rp850 juta. Terakhir, pada tahun yang sama pemerintah pusat kembali melakukan pelelangan untuk pekerjaan pembangunan trestle (162 x 9) m2, pekerjaan pembangunan talud 123 m, nilai total Rp49 miliar.

Nurdin Basirun sewaktu menjabat sebagai Bupati Karimun sering turun ke lokasi proyek tersebut bersama Cendra Nawazier yang kala itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Karimun. Kedua mantan pejabat teras di Karimun optimis proyek itu akan selesai tepat waktu dan bisa digunakan oleh masyarakat Karimun.

Pasalnya, pelabuhan itu rencananya dijadikan sebagai tempat bongkar muat kontainer dan pintu masuk barang-barang impor untuk mendukung kebutuhan industri di FTZ. Diprediksi, berbagai kegiatan di pelabuhan itu akan banyak menyerap tenaga kerja. Makanya tak heran, semua komponen masyarakat termasuk aparat penegak hukum meminta proyek itu dikerjakan sampai selesai. (hk/hend)



 
Berita Lainnya :
  • Pusat Kucurkan Dana Rp50 M Bangun Pelabuhan di Kawasan FTZ
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Rumah Duka di Karimun Merangkap Tempat Judi, Polres Tutup Mata
    2 Fraksi DPRD Riau Berikan Pandangan Umum Terhadap Ranperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
    3 Sijago Merah Lahap 7 Rumah Warga di Jalan Datuk Bandar Tembilahan
    4 Pemuda Teluk Sungkai Gotong Royong Menimbun Jalan Berlobang
    5 Harap Pinta Belasan Tahun
    Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru Resmi Beroperasi
    6 Pj Walikota Dumai Arlizman Agus Buka Jambore PIK 2015
    7 Pemkab Rohil Salurkan Beasiswa Keluarga Tidak Mampu Sebesar Rp6,5 Milyar
    8 Konferensi Perubahan Iklim ke-21 Paris
    APRIL Tawarkan Solusi Alternatif Buka Lahan Tanpa Bakar
    9 Ini Dia Cara Alami Mengobati Sakit Gigi Terbukti Ampuh
    10 Bantuan Kapal Karet Tiba, BPBD Siap Siaga Atasi Banjir di Pekanbaru
     
    Foto Lepas | Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Siak | Inhu | Rohil | Kepri | DPRD Rohil
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2016 PT. INTERMEZO PUTRA SAMPURNA PERS, All Rights Reserved
    handbags replicawatches replica