Pusat Kucurkan Dana Rp50 M Bangun Pelabuhan di Kawasan FTZ
Selasa, 06-02-2018 - 08:05:46 WIB
Karimun (Beritaintermezo.com)-Pelabuhan Malarko di Dusun Pelambung, Desa Pongkar, Kecamatan Tebing yang digadang-gadang sebagai pelabuhan kargo terbesar di Karimun kembali dilanjutkan pembangunannya.
Kementerian Perhubungan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp50 miliar melalui APBN tahun anggaran 2018 untuk kelanjutan pembangunan pelabuhan di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Karimun itu.
"Kementerian Perhubungan kembali melanjutkan pembangunan Pelabuhan Malarko. Alhamdulillah, tahun ini telah dikucurkan anggaran sebesar Rp50 miliar dan tahun depan akan diselesaikan dengan kucuran anggaran antara Rp50-70 miliar lagi pada tahun anggaran 2019. Insya Allah poroyek ini akan selesai," ungkap Bupati Karimun Aunur Rafiq di Gedung Nilam Sari Pemkab Karimun, Senin (5/2).
Informasi adanya kelanjutan pembangunan pelabuhan Malarko itu diperoleh ketika Bupati Karimun Aunur Rafiq didampingi Sekda Muhammad Firmansyah, Kepala Dinas Perhubungan dan sejumlah pimpinan OPD Pemkab Karimun itu melakukan kunjungan kerja menemui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di ruang rapat Menteri Perhubungan, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (30/1).
Pelabuhan Malarko sudah mulai dikerjakan sejak 2008 lalu. Namun, sepanjang 4 tahun pengerjaannya hingga 2012 pengerjaan pelabuhan yang didanai oleh APBN itu akhirnya terhenti. Terbengkalainya pengerjaan pembangunan itu sempat terindikasi persoalan hukum. Bahkan, Kejari Karimun pernah melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) soal proyek itu.
Bupati Rafiq memastikan kalau proyek itu tidak bermasalah. Menurut dia, Kementerian Perhubungan sudah melakukan kajian dan menilai kalau proyek itu tetap akan dilanjutkan. Itu dibuktikan dengan dikucurkannya anggaran sebesar Rp50 miliar melalui APBN tahun anggaran 2018 untuk pembangunan sisi laut, sementara sisi darat akan dibebankan ke APBD Karimun melalui dana sharing.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pada 2008 pagu DIPA proyek tersebut sebesar Rp27,105 miliar. Kemudian, pada 2009 pemerintah pusat kembali mendanai kontrak paket Supervisi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Malarko Tahap II, sebesar Rp476,4 juta, sedangkan dana yang dikucurkan untuk pengerjaan fisik fasilitas pelabuhan tidak diketahui.
Pada April 2010 kembali dikucurkan dilakukan lelang paket Pengadaan Jasa Konsultansi Supervisi Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Malarko yang bersumber dari dana APBN DIPA TA. 2010 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp450 juta. Di tahun sama, Satker Pembangunan Faspel Laut Pulau Terluar Kepri kembali mengumumkan pengadaan jasa borongan dengan pagu sebesar Rp19,5 miliar.
Kemudian, pada 14 Maret 2011 kembali dilakukan lelang pengadaan barang dan jasa kategori umum dengan sistem pasca kualifikasi jasa konstruksi bidang sipil, sub bidang dermaga dan perawatan dengan pagu sebesar Rp33 miliar. Sedangkan untuk pekerjaan supervisi lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan laut Malarko dengan pagu Rp716 juta.
Selanjutnya, pada 2012 kembali dilanjutkan pembangunan dengan anggaran sebesar Rp850 juta. Terakhir, pada tahun yang sama pemerintah pusat kembali melakukan pelelangan untuk pekerjaan pembangunan trestle (162 x 9) m2, pekerjaan pembangunan talud 123 m, nilai total Rp49 miliar.
Nurdin Basirun sewaktu menjabat sebagai Bupati Karimun sering turun ke lokasi proyek tersebut bersama Cendra Nawazier yang kala itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Karimun. Kedua mantan pejabat teras di Karimun optimis proyek itu akan selesai tepat waktu dan bisa digunakan oleh masyarakat Karimun.
Pasalnya, pelabuhan itu rencananya dijadikan sebagai tempat bongkar muat kontainer dan pintu masuk barang-barang impor untuk mendukung kebutuhan industri di FTZ. Diprediksi, berbagai kegiatan di pelabuhan itu akan banyak menyerap tenaga kerja. Makanya tak heran, semua komponen masyarakat termasuk aparat penegak hukum meminta proyek itu dikerjakan sampai selesai. (hk/hend)
Komentar Anda :