Pekanbaru (Beritaintermezo.com)-Aset gedung-gedung yang dibangun pemerintah Provinsi Riau untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olah Raga (PON) XVIII tahun 2012 lalu menghabiskan sekitar Rp1,9 triliun. Sementara dari aset itu hanya mampu menyumbang Rp1 miliar setahun. DPRD Riau menyoroti ketidakmampuan pemerintah Provinsi Riau dalam mengelola gedung kebanggaan Riau tersebut.
"Bangunan-bangunan itu mangkrak. Sebagian sudah tidak layak pakai, bahkan ada yang benar-benar hancur. Ini jelas pemborosan," ujar Ketua Komisi III Edi Basri usai melakukan rapat dengar pendapat dengan Dispora Riau, Senin (14/4/2025).
Edi Basri menyebut, hal itu menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah dalam mengelola aset. Padahal kata Edi pemerintah mengeluarkan dana ditaksir mencapai Rp1,9 triliun untuk membangun 14 gedung aset milik Pemprov Riau itu dan hanya mampu menyumbang retribusi sekitar Rp1 miliar per tahun.
Kondisi mengenaskan itu terlihat nyata saat media, Selasa (13/4/2025), mengunjungi Stadion Kaharuddin Nasution di kawasan Rumbai, salah satu venue utama PON 2012.
Rumput liar menjalar ke sisi tribun. Beberapa kursi penonton patah, dan dinding-dinding bangunan tampak mengelupas.
Di salah satu sudut, warga sekitar terlihat memancing di genangan air bekas kolam atletik.
"Dulu ramai, sekarang jadi tempat nongkrong anak-anak malam. Seram juga kadang," ujar Roni (38), warga setempat yang tinggal tak jauh dari stadion.
Menurut data Komisi III, biaya yang dibutuhkan untuk merenovasi seluruh aset itu mencapai Rp55 miliar. Namun hingga kini belum ada alokasi anggaran jelas dari Dispora Riau. Edi menilai, kerusakan ini bukan semata karena usia bangunan.
"Ini karena tidak dikelola dengan visi. Setelah PON selesai, aset ditinggal begitu saja. Seharusnya bisa dikerjasamakan, disewakan, atau dikomersialkan," terangnya.
Sebagai solusi, DPRD Riau tengah menjajaki kerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau untuk membuka peluang swastanisasi.
Targetnya cukup ambisius, dari 14 aset, pemerintah berharap bisa mendulang pemasukan Rp150 hingga Rp200 miliar per tahun.
Namun, pertanyaan publik belum terjawab: ke mana arah pengelolaan aset miliaran itu selama lebih dari 10 tahun terakhir?
Siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan yang terkesan sistematis ini?
Warisan PON itu kini tinggal angka kerugian dan puing-puing kebanggaan. Dan sayangnya, tak ada medali untuk para pengelola yang abai.***
"Bangunan-bangunan itu mangkrak. Sebagian sudah tidak layak pakai, bahkan ada yang benar-benar hancur. Ini jelas pemborosan," ujar Ketua Komisi III Edi Basri usai melakukan rapat dengar pendapat dengan Dispora Riau, Senin (14/4/2025).
Edi Basri menyebut, hal itu menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah dalam mengelola aset. Padahal kata Edi pemerintah mengeluarkan dana ditaksir mencapai Rp1,9 triliun untuk membangun 14 gedung aset milik Pemprov Riau itu dan hanya mampu menyumbang retribusi sekitar Rp1 miliar per tahun.
Kondisi mengenaskan itu terlihat nyata saat media, Selasa (13/4/2025), mengunjungi Stadion Kaharuddin Nasution di kawasan Rumbai, salah satu venue utama PON 2012.
Rumput liar menjalar ke sisi tribun. Beberapa kursi penonton patah, dan dinding-dinding bangunan tampak mengelupas.
Di salah satu sudut, warga sekitar terlihat memancing di genangan air bekas kolam atletik.
"Dulu ramai, sekarang jadi tempat nongkrong anak-anak malam. Seram juga kadang," ujar Roni (38), warga setempat yang tinggal tak jauh dari stadion.
Menurut data Komisi III, biaya yang dibutuhkan untuk merenovasi seluruh aset itu mencapai Rp55 miliar. Namun hingga kini belum ada alokasi anggaran jelas dari Dispora Riau. Edi menilai, kerusakan ini bukan semata karena usia bangunan.
"Ini karena tidak dikelola dengan visi. Setelah PON selesai, aset ditinggal begitu saja. Seharusnya bisa dikerjasamakan, disewakan, atau dikomersialkan," terangnya.
Sebagai solusi, DPRD Riau tengah menjajaki kerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau untuk membuka peluang swastanisasi.
Targetnya cukup ambisius, dari 14 aset, pemerintah berharap bisa mendulang pemasukan Rp150 hingga Rp200 miliar per tahun.
Namun, pertanyaan publik belum terjawab: ke mana arah pengelolaan aset miliaran itu selama lebih dari 10 tahun terakhir?
Siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan yang terkesan sistematis ini?
Warisan PON itu kini tinggal angka kerugian dan puing-puing kebanggaan. Dan sayangnya, tak ada medali untuk para pengelola yang abai.***