Rohul Tegaskan Pendidikan Bersih dan Adil, Bupati Anton Tandatangani Pakta Integritas SPMB 2025

Rohul Tegaskan Pendidikan Bersih dan Adil, Bupati Anton Tandatangani Pakta Integritas SPMB 2025

Rohul (BIC)-Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menegaskan komitmen dalam membangun sistem pendidikan yang bersih, transparan, dan adil melalui penandatanganan Pakta Integritas Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025, Selasa (24/6/2025) di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Bupati Rohul H. Anton, ST MM, yang menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan anti-korupsi dalam setiap tahap seleksi masuk sekolah.

“Setiap anak di Rokan Hulu memiliki hak yang sama atas pendidikan berkualitas. Kita ingin sistem yang jujur, tanpa celah untuk praktik curang atau penyalahgunaan wewenang,” tegas Bupati Anton.

Penandatanganan pakta ini juga dihadiri oleh Wakapolres Rohul Kompol Rahmat Hidayat, Ketua DPRD Hj. Sumiartini, Sekda M. Zaki, serta Kepala Disdikpora Damri Poti dan jajaran. Kehadiran berbagai unsur ini memperkuat komitmen lintas sektor dalam menjaga integritas dunia pendidikan di daerah.

Kepala Disdikpora Damri Poti menjelaskan bahwa sistem pendaftaran tahun ini dapat diakses secara manual maupun digital, dengan pengawasan ketat terhadap setiap laporan masyarakat.

“Kami siap menindaklanjuti setiap laporan. Tidak boleh ada yang dirugikan. Proses ini harus bersih dan adil,” ujarnya.

Lebih lanjut, Damri memastikan bahwa seluruh pendaftaran sepenuhnya gratis, sesuai arahan Bupati dan Wakil Bupati, dan sekolah tidak diperkenankan melakukan kutipan atau pungutan liar.

“Pendidikan adalah hak, bukan ladang pungutan liar,” tegasnya.

Penandatanganan Fakta Integritas ini menjadi tonggak penting dalam membangun sistem pendidikan bebas KKN, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan pendidikan di Rokan Hulu. Dengan mekanisme yang transparan dan berkeadilan, seluruh anak di daerah ini mendapat kesempatan setara untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa hambatan biaya atau diskriminasi.***(Adv/roni)

#Pemerintahan

Index

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index