Meranti (BIC)-Laju pertumbuhan penduduk menjadi sorotan dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 oleh Bupati Kepulauan Meranti, Asmar, dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (26/03/2026).
Di tengah paparan capaian pembangunan, dinamika jumlah penduduk justru dinilai menjadi tantangan serius ke depan.
Berdasarkan data resmi, jumlah penduduk Kepulauan Meranti pada 2025 mencapai 212.416 jiwa, meningkat dari 209.580 jiwa pada 2021, dengan rata-rata pertumbuhan 0,34 persen per tahun.
Kecamatan Tebing Tinggi tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, sementara Tebing Tinggi Timur mengalami pertumbuhan paling pesat.
Kondisi ini menunjukkan adanya konsentrasi penduduk yang kian menguat di wilayah tertentu.
Bupati Asmar dalam laporannya menegaskan LKPJ bukan sekadar laporan administratif, melainkan bentuk akuntabilitas sekaligus bahan evaluasi pembangunan daerah.
"Ini menjadi dasar kita melihat apa yang sudah dicapai dan apa yang perlu diperbaiki, termasuk dalam mengantisipasi pertumbuhan penduduk," ujarnya di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Agenda juga dirangkai dengan pengumuman perubahan susunan Fraksi PAN di DPRD.
Tekanan pada Layanan Publik
Pertumbuhan penduduk, meski relatif rendah, dinilai tetap memberi tekanan pada berbagai sektor, terutama pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.
Dengan jumlah ASN mencapai 3.998 orang terdiri dari 2.659 PNS dan 1.339 PPPK tantangan distribusi layanan menjadi isu yang tidak bisa diabaikan.
Di sisi lain, Pemkab Meranti mencatat sejumlah indikator makro yang menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 70,02 pada 2025, tingkat pengangguran turun menjadi 4,51 persen, serta pertumbuhan ekonomi meningkat ke angka 3,62 persen.
Namun, tingkat kemiskinan masih berada di angka 20,51 persen, yang dinilai masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi.
Pendapatan Daerah Belum Optimal
Dari sisi fiskal, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp991 miliar atau 81,51 persen dari target. Namun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru terealisasi sekitar Rp111 miliar atau 42,17 persen dari target yang ditetapkan.
Kondisi ini mengindikasikan ketergantungan yang masih tinggi terhadap dana transfer pusat yang mencapai Rp824,71 miliar.
Belanja daerah sendiri terealisasi sekitar Rp991 miliar atau 81,33 persen dari target, dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp2,66 miliar.
Butuh Perencanaan Lebih Matang
Sejumlah kalangan menilai, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat harus diimbangi dengan perencanaan pembangunan yang lebih matang, terutama dalam penyediaan lapangan kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Apalagi, dengan konsentrasi penduduk di wilayah tertentu seperti Tebing Tinggi, risiko ketimpangan pembangunan antarwilayah juga berpotensi semakin lebar.
Meski Pemkab Meranti berhasil meraih sejumlah penghargaan, seperti Universal Health Coverage (UHC) Award 2025 dan apresiasi di bidang pendidikan, tantangan struktural dinilai masih cukup besar.
Bupati Asmar pun mengakui bahwa berbagai kendala yang dihadapi sepanjang 2025 akan menjadi bahan evaluasi penting.
"Ke depan, kita harus lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan, termasuk dinamika pertumbuhan penduduk," tegasnya.
Dengan tren yang ada, pertumbuhan penduduk bukan sekadar angka statistik, melainkan sinyal penting bagi arah kebijakan pembangunan apakah mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat, atau justru tertinggal oleh laju perubahan itu sendiri.***(karim)
