Bintan (Beritaintermezo.com) - Sebanyak 340 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Bintan gagal terealisasi tahun ini. Padahal, sejak awal pihak Dinas Sosial (Dinsos) Bintan sudah mendata warga yang mendapatkan bantuan rehab rumah dari pemerintah sebanyak 480 rumah, namun baru 140 RTLH yang baru bisa direalisasikan.
Kepala Dinsos Bintan, Ismail, mengatakan, rehabilitas RTLH dari target 480 unit RTLH di 10 Kecamatan, hanya bisa direalisasikan 140 unit saja di tahun 2015.
Sedangkan untuk 340 unitnya lagi batal dilaksanakan tahun ini karena penganggarannya dari APBD Provinsi Kepri senilai Rp7 miliar gagal dikucurkan ke Bintan. Alhasil, 340 RTLH tersebut batal terealisasi.
Pemkab Bintan, katanya, tak bisa berbuat banyak soal ini. Apalagi dana untuk RTLH itu memang menggunakan dana sharing antara APBD Bintan dan APBD Provinsi Kepri.
"Kita tidak bisa berbuat banyak. Apalagi jika dituntut untuk menggunakan anggaran APBD Bintan sepenuhnya. Jelas kami tak sanggup. Tak punya dana. Memang aturannya pembiayaan program RTLH ini, 1 banding 2 dengan Pemprov Kepri. Bintan menyediakan dana Rp3,5 miliar dan Rp7 miliar kewajiban pemerintah Kepri untuk membiayainya," kata Ismail, kemarin.
Sampai saat ini, kata dia, Pemkab Bintan masih harus menunggu dari Pemprov Kepri. Apalagi dalam kondisi keuangan yang sulit seperti ini disebabkan adanya defisit APBD yang tidak hanya melanda wilayah Kepri melainkan hampir seluruh daerah.
Sehingga pelaksanaan RTLH masih harus menunggu. Awalnya, kata Ismail, Kabupaten Bintan mendapatkan 510 unit RTLH pada tahun 2015 dari dana sharing APBD Bintan dan Pemprov Kepri dengan nilai keseluruhan Rp12 miliar.
Karena defisitnya anggaran Pemkab Bintan maupun Pemprov Kepri, akhirnya pengajuanya menjadi sekitar 480 unit dengan nilai alokasi dana Rp10,5 miliar yang dibagi dari APBD Pemkab Bintan Rp3,5 miliar dan APBD Pemprov Kepri Rp7 miliar.
Padahal target tersebut sudah dikurangi, malah dibatalkan oleh Pemprov Kepri. Sehingga pembangunannya hanya melalui APBD Bintan yang besarnya Rp3,5 miliar, dimana hanya cukup untuk merehab 140 unit RTLH.
Dari sekitar 140 unit RTLH yang dapat direalisasikan, itupun hanya untuk tiga Kecamatan, seperti, Kecamatan Bintan Pesisir, Mantang dan Tembelan. Jadi, bagi masyarakat yang belum mendapatkan giliran rehab dalam RTLH ini, Ismail berharap untuk bersabar.
"Ya, jadi mohon bersabar saja, karena memang seperti ini kondisinya," imbuh Ismail.(omry)
Kepala Dinsos Bintan, Ismail, mengatakan, rehabilitas RTLH dari target 480 unit RTLH di 10 Kecamatan, hanya bisa direalisasikan 140 unit saja di tahun 2015.
Sedangkan untuk 340 unitnya lagi batal dilaksanakan tahun ini karena penganggarannya dari APBD Provinsi Kepri senilai Rp7 miliar gagal dikucurkan ke Bintan. Alhasil, 340 RTLH tersebut batal terealisasi.
Pemkab Bintan, katanya, tak bisa berbuat banyak soal ini. Apalagi dana untuk RTLH itu memang menggunakan dana sharing antara APBD Bintan dan APBD Provinsi Kepri.
"Kita tidak bisa berbuat banyak. Apalagi jika dituntut untuk menggunakan anggaran APBD Bintan sepenuhnya. Jelas kami tak sanggup. Tak punya dana. Memang aturannya pembiayaan program RTLH ini, 1 banding 2 dengan Pemprov Kepri. Bintan menyediakan dana Rp3,5 miliar dan Rp7 miliar kewajiban pemerintah Kepri untuk membiayainya," kata Ismail, kemarin.
Sampai saat ini, kata dia, Pemkab Bintan masih harus menunggu dari Pemprov Kepri. Apalagi dalam kondisi keuangan yang sulit seperti ini disebabkan adanya defisit APBD yang tidak hanya melanda wilayah Kepri melainkan hampir seluruh daerah.
Sehingga pelaksanaan RTLH masih harus menunggu. Awalnya, kata Ismail, Kabupaten Bintan mendapatkan 510 unit RTLH pada tahun 2015 dari dana sharing APBD Bintan dan Pemprov Kepri dengan nilai keseluruhan Rp12 miliar.
Karena defisitnya anggaran Pemkab Bintan maupun Pemprov Kepri, akhirnya pengajuanya menjadi sekitar 480 unit dengan nilai alokasi dana Rp10,5 miliar yang dibagi dari APBD Pemkab Bintan Rp3,5 miliar dan APBD Pemprov Kepri Rp7 miliar.
Padahal target tersebut sudah dikurangi, malah dibatalkan oleh Pemprov Kepri. Sehingga pembangunannya hanya melalui APBD Bintan yang besarnya Rp3,5 miliar, dimana hanya cukup untuk merehab 140 unit RTLH.
Dari sekitar 140 unit RTLH yang dapat direalisasikan, itupun hanya untuk tiga Kecamatan, seperti, Kecamatan Bintan Pesisir, Mantang dan Tembelan. Jadi, bagi masyarakat yang belum mendapatkan giliran rehab dalam RTLH ini, Ismail berharap untuk bersabar.
"Ya, jadi mohon bersabar saja, karena memang seperti ini kondisinya," imbuh Ismail.(omry)
