Pelalawan (Sangkala.id)-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan terus memperkuat fondasi pembangunan daerah melalui perencanaan partisipatif. Bupati Pelalawan H. Zukri secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, yang digelar di Ruang Pembaharuan Bappeda Pelalawan, Rabu (11/2/2026).
Forum ini menjadi ruang dialog strategis bagi pemerintah dan masyarakat untuk menyerap aspirasi serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, akademisi, dunia usaha hingga unsur masyarakat luas.
Dalam sambutannya, Bupati Zukri menegaskan bahwa perencanaan pembangunan ke depan akan difokuskan pada peningkatan kualitas SDM, percepatan pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, mitigasi bencana, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
"Seluruh persoalan pembangunan harus dijawab melalui intervensi program yang terarah, terintegrasi, dan berbasis skala prioritas, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Pelalawan 2025–2029," tegasnya.
Bupati Zukri juga menyinggung tantangan kemampuan keuangan daerah. Ia menyebut, APBD Pelalawan Tahun 2025 mencapai Rp1,9 triliun, namun pada Tahun 2026 menurun menjadi Rp1,7 triliun, berkurang sekitar Rp200 miliar.
"Kondisi ini tidak menyurutkan optimisme kita. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat, visi Pelalawan Menawan tetap bisa diwujudkan," ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati Zukri meminta dukungan anggota DPRD Provinsi Riau dari Dapil Pelalawan–Siak untuk memperjuangkan sejumlah program strategis daerah, di antaranya pembangunan Sentral Pangan di Pulau Mendol serta Jalan Lintas Bono.
Ia juga mengajak dunia usaha untuk meningkatkan kontribusi melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR), agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
"Saya meyakini, melalui kolaborasi, komitmen, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, DPRD, provinsi, pusat, dunia usaha maupun masyarakat berbagai permasalahan akan dapat diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan," tutupnya.***(tom)
